Teriakan Kemarahan Alam

Mungkinkah kini alam mulai bosan bernafas bersama manusia?

Lihatlah ketika malam mulai menutup cahaya,

Amarahnyaa sanggup meledak memecah kegelapan.

Dan ketika mentari membuka jendela langit,

tak ada lagi embun, angin sejuk, atau tawa dedaunan yang menyambut sang surya.

Noktah kemarahan telah menjadi gemuruh

Menggeliat dalam gerak alam yang merencanakan pemberontakan

Bencana, kemarahan alam mungkin adalah kemurkaan Tuhan

Kemurkaan atas segala dosa dan kesalahan.

Kesalahan para manusia yang telah melupakan asal-usulnya.

Dan sekarang lihatlah!

Saat manusia mulai merasakan amarah-Nya,

mereka hanyalah bagaikan debu-debu kecil yang berterbangan

mencari perlindungan dari terpaan badai.

Masihkan kita mendustainya?

Masihkan kita belum kembali kepada-Nya?

Kembali kepada Zat yang telah memberikan kehidupan,

Dan memperbaiki makna dan tujuan kehidupan yang telah kita rusak.

Selengkapnya...

Penanggulangan Banjir Semarang

Sumber :SUARA WARGA

Kontribusi Dari Achsin El-Qudsy
12-02-2009,

Hujan yang terus menerus melanda Semarang (8/2/09) mengakibatkan ibu kota Jawa Tengah ini banjir. Beberapa fasilitas publik seperti Bandara Ahmad Yani dan Stasiun kereta api tidak dapat digunakan.
Kejadian tersebut bukan terjadi tanpa ada sebab musababnya, tapi sebagai akibat dari akumulasi perbuatan mungkar dan serakah segelintir manusia dan sikap masyarakat secara umum yang tidak ramah terhadap lingkungan.
Peristiwa banjir ini telah memakan korban harta benda yang tidak sedikit, dan banyak masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi merasakan akibat yang sangat merugikan kehidupannya sehari-hari.
Secara asumtif dan analisa fakta, ada beberapa faktor utama sebab musabab terjadinya banjir tersebut, antara lain adalah maraknya penebangan kayu liar.
Selain itu, kebiasan buruk masyarakaat yang membuang sampah di kolong rumah, bahkan masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah di sungai, apalagi sampah-sampah tersebut berwujud plastik yang sulit untuk
hancur.
Bahwa akibat dari kebiasaan buruk ini langsung tidak langsung jadi faktor pendukung terjadinya pendangkalan sungai dan menghambat arus air serta membuat semakin meningginya air di rawa-rawa.
Seiring dengan semangat membangun daerah, maka sekarang inilah saatnya untuk memikirkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, khususnya penanggulangan banjir secara terpadu yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya.
Pembangunan yang berkelanjutan minimal harus memenuhi empat kriteria yaitu, pertama, technically applicable, artinya secara teknik pembangunan dapat dilaksanakan. Kedua, economically profitable, pembangunan harus menguntungkan bagi masyarakat dan ketiga bermanfaat bagi mereka. Yang keempat, enviromental sound, artinya berwawasan lingkungan, di mana pembangunan yang dilaksanakan tidak mengurangi fungsi obyek lain dan lingkungan yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
Dari uraian tersebut di atas, jelaslah untuk menanggulangi bahaya banjir perlu keterpaduan, jangan hanya mementingkan satu sektor saja, misalnya untuk meningkatkan penghasilan daerah, maka pemerintah daerah menarik pajak atau retribusi.
Terkesan pembangunan ini hanya sekedar mengejar target proyek dan hasilnya tidak begitu bermanfaat. Begitu juga proyek pengerukan sungai-sungai.
Kegiatan pembangunan yang tidak terpadu hanya akan membuang-buang anggaran tanpa memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak tercapainya tujuan untuk menanggulangi banjir.
Di sini dapat kita lihat pemerintah daerah seolah-olah bekerja dan memikirkan diri sendiri, padahal masalah yang menjadi latar belakang banjir adalah masalah bersama. Semua instansi pemerintah dan aparat serta masyarakat seharusnya ikut dalam membuat kebijakan.
Dalam jangka waktu yang tidak lama, ada beberapa hal yang dapat menjadi solusi dalam menanggulangi masalah banjir, antara lain, pertama, pengerukan sungai-sungai yang menjadi aliran utama arus air yang berasal dari gunung maupun laut.
Kedua, pemerintah daerah harus menyediakan tempat sampah yang memadai bagi masyarakat yang tinggal di jalanjalan kecil dan gang-gang di sekitar sungai, dan petugas kebersihan harus berdisiplin mengambil sampah-sampah tersebut.
Ketiga, memberikan kebijakan terbaik terhadap bangunan-bangunan yang berada di atas sungai. Tentunya harus diikuti dengan kampanye upaya penyadaran masyarakat terhadap lingkungan.
Upaya selanjutnya adalah melakukan reboisasi, dan pembangunan sarana dan prasarana, baik untuk penanggulangan banjir maupun antisipasi kekeringan dan kekurangan air bersih.
Achsin El-Qudsy, Alumni Madrasah Diniyyah Mu’awanatul Muslimin Kenepan Kudus dan HI UMY

Selengkapnya...

27 Provinsi Rawan Banjir

Sumber :KOMPAS.com

JAKARTA, SABTU - Dari 33 provinsi di Tanah Air, sebanyak 27 provinsi di antaranya rawan banjir dan tanah longsor. Bahkan banjir dan tanah longsor sudah terjadi di 27 provinsi itu selama tahun 2008 dengan korban 92 orang meninggal, 9.740 rumah rusak, dan 184.203 rumah terendam banjir.
Hanya enam provinsi yang tidak tercatat mengalami banjir atau tanah longsor, yaitu Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua Barat. Meski demikian, bukan berarti di enam provinsi tersebut tidak terjadi bencana banjir atau tanah longsor. ”Bisa jadi, aparat di daerah tidak menyampaikan laporan sehingga tidak tercatat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Priyadi Kardono di Jakarta, Jumat (14/11).

Gerakan tanah
Selain banjir dan longsor, bencana alam gempa bumi dan ancaman gunung meletus terjadi di sejumlah daerah. Setidaknya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan peringatan dini terkait aktivitas 10 gunung berapi.
PVMBG juga mengeluarkan data potensi gerakan tanah di 21 provinsi. Provinsi Jawa Barat dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan dua provinsi dengan tingkat potensi longsor menengah-tinggi terbesar. ”Meski demikian, semua daerah harus mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya bencana,” kata Kepala PVMBG Surono.
Mempertimbangkan musim hujan yang belum sampai puncaknya, banjir dan longsor diperkirakan masih akan terjadi di sejumlah daerah. ”Sumatera Selatan, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat akan mulai hujan merata pada Desember mendatang,” kata Kepala Subbidang Informasi Iklim dan Agroklimat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Soetamto.
Puncak musim hujan di Pulau Jawa diperkirakan baru akan terjadi Januari hingga Februari 2009. Peta rawan banjir dan longsor versi Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) menunjukkan perlunya kewaspadaan tingkat tinggi.
Peta itu menumpangsusunkan (overlay) kondisi geologi, perkiraan curah hujan, dan kondisi vegetasi daerah. ”Setiap tahun kerusakan lingkungan terus bertambah, baik berkurangnya vegetasi, konversi lahan, hingga terjadinya erosi,” kata Asisten Deputi III Kementerian Negara Lingkungan Hidup Urusan Pengendalian Kerusakan Sungai dan Danau Antung, D Radiansyah.

Peran daerah
Bencana alam yang kian merata membutuhkan peran antisipatif pemerintah daerah. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja BPBD.
”Kami bersifat mendukung pemerintah daerah, diminta ataupun tidak,” kata Priyadi.
Di daerah, cikal bakal BPBD adalah satuan koordinasi pelaksanaan (satkorlak) di provinsi dan satuan pelaksanaan (satlak) di jenjang kabupaten/kota.
Permendagri juga mengatur peran daerah untuk menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
Antisipasi bencana longsor dan banjir bandang di daerah bisa memanfaatkan informasi peta gerakan tanah yang dikeluarkan setiap bulan oleh PVMBG. Peta itu dikirimkan ke setiap provinsi dan kabupaten/kota agar direspons. ”Peran daerah penting untuk mengantisipasi bencana,” kata Kepala PVMBG Surono.
Sumber : Kompas Cetak

Selengkapnya...